Top
Konsultasi Gratis!
×
PROMOSI ONLINE 1 hari ini saja! 35% Discount untuk Asuransi Mobil dan Motor!!! HANYA ONLINE ORDER - tidak tersedia dengan call center.

Pelanggan dari Morotai Island baru saja membeli Asuransi Kesehatan dari Asuransi Takaful Umum

×

10 Mar 2020

Agar Kasus Jiwasraya Tak Terulang, OJK Siapkan Denda Hingga 300 Persen

Agar Kasus Jiwasraya Tak Terulang, OJK Siapkan Denda Hingga 300 Persen - Asura

Kategori:

Kasus Jiwasraya mengguncang publik tanah air. Kasus gagal bayar klaim telah menimbulkan trauma bagi pelaku industry asuransi dan akhirny amerembet ke sector pasar modal mengingat dana investasi Jiwasyara banyak yang masuk ke pasar modal dimana alokasi investasinya ke emiten yang tidak bagus kinerjanya (saham gorengan). Walhasil publik makin sensi terhadap industry keuangan bidang asuransi dan pasar modal tersebut. Takut, jika suatu saat akan mengakami hal yang sama.

Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan segera mengambil sikap mengatasi hal tersebut. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan sanksi berat kepada pelaku usaha dan perusahaan yang melanggar aturan di pasar modal. Saat ini, otoritas tengah menggodok sanksi denda hingga 300 persen terhadap nilai kerugian yang diderita investor atau pelaku pasar modal lainnya.

Mengapa Perlu Denda Hingga 300 %?

Rencana pemberian sanksi tersebut belajar dari skandal penipuan investasi Bernie Madoff di Amerika Serikat dan kasus korupsi di Jiwasraya. Ini kasus pidana dibawa ke pengadilan dengan disgorgement [pemberian denda]. Disgorgement mencapai 300 persen dari kerugian dengan perhitungan sebesar 100 persen dana dikembalikan kepada investor atau publik. Kemudian, sebesar 100 persen kepada negara yang memproses kasus tersebut, seperti biaya penyidikan, pengadilan, dan lainnya. Adapun, sisanya bisa dialokasikan sebagai disgorgement fund.

Apa yang Bisa Dipelajari dari Kasus Bernie Madoff?

Dalam praktek keuangan skala global, Kasus Bernie Madoff sendiri merupakan skandal investasi terbesar sepanjang sejarah dunia. Kasus ini berawal dari sebuah modus penipuan skema ponzi melalui perusahaan investasi milik Madoff, Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. yang menelan kerugian hingga US$65 miliar. Setelah kasu ini meledak, dan diselidiki lebih lanjut, Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat (AS) menggagas pembentukan disgorgement fund.

Pihak otoritas pengawas pasar modal AS akhirnya membentuk disgorgement fund untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelanggaran, berupa transaksi semu alias goreng saham, transaksi dengan informasi ‘orang dalam’ atau insider trading, hingga penyalahgunaan dana nasabah.

Ini rencana yang akan dijalankan terhadap industry asuransi di Indonesia

Belajar dari kasus di USA tersebtu diatas, Disgorgement dan disgorgement fund sendiri sempat digagas oleh OJK dalam beberapa tahun terakhir, dan rencananya akan dirilis tahun lalu. Namun, gagasan denda hingga 300 persen ini berbeda dengan konsep disgorgement sebelumnya.

Disgorgement merupakan perintah tertulis OJK kepada pihak pelanggar hukum untuk mengembalikan uang sejumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dihindari secara tidak sah atau melawan hukum.

Sebelum dibawa ke pengadilan, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum diwajibkan untuk membayar uang ganti rugi. Dana tersebut akan ditampung dalam disgorgement fund yang dikelola oleh administrator yang ditunjuk OJK.

Bagaimana Ketentuan pembayaran dana disgorgement?

Batas waktu yang diberikan bagi pembayaran dana disgorgement adalah 30 hari sejak penerimaan penetapan disgorgement. OJK akan memberikan surat teguran maskimal dua kali, dengan penambahan waktu tunda masing-masing 30 hari, bila pihak pelanggar belum juga membayarnya.

Bersama dengan itu, OJK memberlakukan denda bunga keterlambatan sebesar 2% per bulan dengan maksimal 6%. Artinya, setelah lewat 3 kali 30 hari, OJK berwenang untuk memproses kasusnya ke tahap penyidikan, mengajukan gugatan, atau mengajukan permohonan pernyataan pailit. Tata kelola dalam penerapan disgorgement harus bagus, mulai dari pengumpulan dana yang harus ditaruh pada satu lembaga yang kredibel dan independen.

Aturan ini, akan melibatkan berbagai pihak, baik kejaksaan, pengadilan dan lainnya sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merealisasikannya.

Saat ini belom ada ulasan

Blog Yang Serupa