Top
Konsultasi Gratis!
×
PROMOSI ONLINE 1 hari ini saja! 35% Discount untuk Asuransi Mobil dan Motor!!! HANYA ONLINE ORDER - tidak tersedia dengan call center.

Pelanggan dari Morotai Island baru saja membeli Asuransi Kesehatan dari Asuransi Takaful Umum

×

11 Mar 2020

Dampak dari Kasus Jiwasraya, Pemerintah Rencana Akan Bentuk Lembaga Penjamin Polis

Dampak dari Kasus Jiwasraya, Pemerintah Rencana Akan Bentuk Lembaga Penjamin Polis - Asura

Kategori:

Asuransi adalah sarana perlindungan dari kerugian finansial dengan mempertanggungkan suatu objek pada asuransi kerugian atau kesehatan dan kelangsungan hidup seseorang pada asuransi kesehatan dan asuransi jiwa. Pada prinsipnya, asuransi memberikan kepastian atas kondisi ketidakpastian yang dapat berdampak pada kemampuan finansial seseorang di masa mendatang.

Perusahaan asuransi menghimpun dana masyarakat melalui pembayaran premi yang kemudian menginvestasikan dana yang dihimpun tersebut dengan menyesuaikan jangka waktu potensi klaim dengan menghitung risiko atas objek pertanggungan.

Jika di Bank ada LPS, di Asuransi Perlu Juga Lembaga Penjamin Polis

Bagaimana jika fungsi asuransi sebagai penjamin nasabah sesuai tercantum dalam polis ternyata justru gagal bayar klaim? Siapa yang akan menjamin dana nasabah yang sudah masuk ke asuransi tersebut?

Jika di bank ada lembaga penjamin simpanan, maka di bidang asuransi perlu juga dibentuk pembaga penjamin polis. Hal ini berkaca pada kasus gagal bayar klaim Asuransi Jiwasraya yang kini sednag ramai jadi bahan perbincangan nasional. Rencana tersebut tampaknya akan segera direalisasikan. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah berkoordinasi untuk membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kasus yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tak menimpa perusahaan asuransi lain.

Ini Pentingnya Dbentuk Lembaga Penjamin Polis

Kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya telah merugikan banyak pihak, termasuk nasabah asing. Dengan terbentuknya LPP diharapkan kasus yang menimpa Jiwasraya tak lagi terjadi. Saat ini, proses pembentukan lembaga tersebut masih di taraf diskusi internal pemerintah. Sebagai informasi, sebenarnya pembentukan LPP sudah diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.

Di dalam undang-undang tersebut, pasal 53 dijelaskan perusahaan asuransi dan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.

Perlu Persetujuan DPR

Kebijakan menyangkut industri keuangan non bank secara nasional tersebut sebagai diamanatkan oleh undang-undang tersebut, pemerintah perlu untuk mendapatkan persetujuan DPR. UU ini adalah sebuah pekerjaan rumah dan seperti yang kita tahu untuk membuat UU kita membutuhkan koordinasi dengan DPR dalam proses persetujuan.

Saat ini belom ada ulasan

Blog Yang Serupa