Top
Konsultasi Gratis!
×
PROMOSI ONLINE 1 hari ini saja! 35% Discount untuk Asuransi Mobil dan Motor!!! HANYA ONLINE ORDER - tidak tersedia dengan call center.

Pelanggan dari Morotai Island baru saja membeli Asuransi Kesehatan dari Asuransi Takaful Umum

×

13 Sep 2018

Keterlambatan Implementasi Batubara & Peraturan Asuransi Minyak Sawit di Indonesia

Keterlambatan Implementasi Batubara & Peraturan Asuransi Minyak Sawit di Indonesia - Asura

Baik Kementerian Perdagangan Indonesia dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menegaskan bahwa asuransi nasional wajib untuk mengikuti regulasi ekspor batubara dan minyak mentah (CPO) telah ditunda selama enam bulan lagi. Dengan demikian, peraturan ini sekarang diharapkan mulai berlaku per 1 Februari 2019.

Bingung? Konsultan asuransi kami siap Membantu Anda

Silakan melengkapi data diri Anda, dan kami akan segera menghubungi

Pada bulan Oktober 2017 Indonesia merilis Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2017 tentang Ketentuan Penggunaan Perusahaan Pelayaran Nasional dan Asuransi untuk Ekspor dan Impor Barang-Barang Tertentu. Peraturan ini mewajibkan pengiriman batubara dan CPO Indonesia untuk menggunakan (1) kapal Indonesia dan (2) asuransi Indonesia. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran industri pelayaran domestik Indonesia dan untuk menyelamatkan mata uang asing.

Peraturan tersebut semula direncanakan akan diberlakukan pada Mei 2018. Namun, hal itu memicu kritik keras dan kekhawatiran apakah peraturan baru itu akan berdampak negatif pada industri ekspor Indonesia karena kapasitas pengiriman domestik masih belum mencukupi. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk menunda pelaksanaan peraturan tersebut.

Kritik yang kuat terutama berasal dari industri pertambangan batubara Indonesia. Misalnya, terkait prediksi ekspor batu bara Indonesia rata-rata 30-35 juta metrik ton per bulan. Namun, kapasitas pengiriman kapal berbendera Indonesia hanya dapat mencakup sedikit di atas 4 juta metrik ton per bulan, maka sekitar 95 persen dari ekspor batu bara Indonesia bergantung pada kapal-kapal milik asing. Dengan demikian, memberlakukan peraturan Menteri Perdagangan akan memiliki dampak negatif besar pada ekspor batubara.

Selain itu, sebagian besar ekspor batu bara Indonesia dijual dengan dasar free-on-board (FOB) yang lebih rendah, yang berarti asuransi adalah tanggung jawab pembeli. Dengan demikian, peraturan itu akan memaksa pembeli asing untuk menggunakan asuransi Indonesia.

Selain itu kapal Indonesia tidak kompetitif dibandingkan dengan mitra asing mereka karena eksportir lokal harus membayar biaya bahan bakar yang lebih tinggi serta premium yang lebih tinggi untuk kapal pelayaran lokal. Itu menjelaskan mengapa beberapa eksportir cenderung memilih kapal berbendera Indonesia.

Sementara itu, penambang batu bara Indonesia juga terbebani oleh kewajiban pasar domestik (DMO). Melalui DMO, pemerintah Indonesia memaksa penambang batubara lokal untuk memasok sebagian dari produksi batubara mereka ke pasar domestik dengan harga rendah (maksimal maksimum USD $ 70 per metrik ton), khususnya untuk pembangkit listrik tenaga batu bara karena ada kebutuhan akan peningkatan pasokan listrik negara.

Mengenai asuransi lokal wajib untuk ekspor batubara dan CPO, penambang batubara mengeluh bahwa mereka hanya menerima daftar perusahaan asuransi satu minggu yang lalu. Ini adalah alasan lain mengapa peraturan baru itu tidak bisa dijalankan dan perlu ditunda. Saat ini ada 73 perusahaan asuransi Indonesia yang mencakup pengiriman batubara dan CPO.

Enam bulan ke depan akan berfungsi sebagai periode transisi. Namun, pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan masih perlu menyusun garis waktu yang lebih rinci. Menurut rencana Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2017 akan direvisi kedepannya.

Saat ini belom ada ulasan

Blog Yang Serupa